Jakarta (Greeners) – Peringatan World Coconut Day 2023 atau Hari Kelapa Sedunia di Kabupaten Gorontalo, Sulawesi Utara pada 21-25 September 2023 menghasilkan beragam kerja sama. Hal itu untuk mendorong terwujudnya industri kelapa berkelanjutan yang ramah sosial dan ramah lingkungan.
Luas perkebunan kelapa di Indonesia sekitar 3,7 juta hektare. Bahkan, Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara produsen kelapa dunia, peringkat pertama sebagai negara eksportir kelapa butir di dunia, serta peringkat kedua untuk ekspor kelapa parut/kering dan minyak kelapa.
BACA JUGA: Mengubah Pelepah Kelapa Jadi Alat Makan
“Prediksi produksi kelapa di Indonesia juga akan terus meningkat dari tahun 2022 hingga 2026. Begitu juga dengan ketersediaan kelapa untuk konsumsi dalam negeri yang kami harap akan meningkat selama lima tahun ke depan,” kata Ketua Umum Koalisi Kabupaten Penghasil Kelapa (KOPEK), Nelson Pomalingo dalam sambutan World Coconut Day 2023.
Indonesia Harus Miliki Rencana Pengembangan Kelapa
Nelson juga memperkirakan selama periode 2022-2026 Indonesia masih akan memiliki surplus kelapa. Oleh sebab itu, penting bagi Indonesia untuk mempunyai rencana pengembangan sektor secara holistik dari hulu ke hilir. Dalam Rapat Kerja Nasional KOPEK, para anggota menyepakati target penyusunan peta jalan kelapa berkelanjutan secara multipihak dengan arahan pemerintah pusat.
“Peta jalan ini nantinya yang akan digunakan oleh para anggota KOPEK sebagai acuan pengelolaan kelapa secara lestari dari hulu ke hilir,” ungkap bupati Gorontalo tersebut.
Menurut Nelson, hal itu bertujuan sebagai kontribusi pada target nasional untuk meningkatkan inovasi hilirisasi bernilai tambah tinggi oleh daerah. Sementara itu, peta jalan bertujuan untuk menurunkan emisi dari alih fungsi lahan serta energi di sektor perkebunan dan industri turunannya.
Asosiasi pemerintah kabupaten, Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) dan Perkumpulan untuk Bisnis dan Usaha Lestari, Koalisi Ekonomi Membumi (KEM) menjadi mitra KOPEK dalam proses penyusunan peta jalan kelapa berkelanjutan pada 22 September 2023.
“Dalam dialog multipihak tersebut hadir lebih dari 80 peserta perwakilan pemerintah nasional, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pelaku usaha besar, pelaku usaha UMKM, mitra pendamping, masyarakat sipil, akademisi; asosiasi, wakil petani, dan wakil orang muda,” ucap Nelson.
Dialog Multipihak Hasilkan Tiga Rekomendasi Utama
Selain itu, Nelson mengungkapkan dialog multipihak menghasilkan tiga rekomendasi utama guna mewujudkan pengelolaan kelapa berkelanjutan. Rekomendasi pertama adalah perlu keterlibatan multipihak dalam penyusunan peta jalan kelapa berkelanjutan dengan mekanisme serupa ‘tim kerja’. Hal itu untuk memastikan adanya perspektif yang holistik dan meliputi seluruh rantai pasok kelapa di Indonesia.
BACA JUGA: Indonesia Kaya Akan Olahan Penganan Lokal Tanpa Minyak Sawit
Rekomendasi kedua, perlu pemetaan dan pemahaman data tren pasar nasional dan global secara valuasi sektor, harga, kualitas, dan standar dengan menggunakan perspektif pembeli nasional dan global. Itu termasuk mekanisme seperti sustainable coconut charter, sehingga produk atau jasa yang dihasilkan oleh para anggota KOPEK akan sesuai.
Rekomendasi ketiga, perlu pemetaan data dan informasi dasar tentang sektor kelapa saat ini, termasuk spesifikasi produk dan jasa yang ada di masing-masing daerah KOPEK. Sehingga, penyusunan peta jalan memang berdasarkan kondisi riil di tapak.
Penulis: Maula Sulthoni
Editor: Indiana Malia