Jakarta (Greeners) – Menjelang pemilihan kepala daerah, Komite Keadilan Perkotaan (KKP), Komunitas Betawi, dan warga Pulau Pari menggelar aksi damai kreatif dengan membentangkan spanduk raksasa di Pantai Perawan. Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan pesan dan menuntut keadilan sosial serta lingkungan kepada calon pemimpin Jakarta.
Pulau Pari merupakan salah satu pulau yang terletak di gugusan Kepulauan Seribu dan hanya berjarak 35 kilometer dari daratan Jakarta. Namun, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil—seperti Pulau Pari, sering terpinggirkan dari pengeloaan kota. Padahal, mereka adalah kelompok masyarakat yang paling terdampak krisis iklim.
Salah satu warga Pulau Pari, Asmania mengungkapkan bahwa konflik yang ada di Pulau Pari sudah terjadi bertahun-tahun lamanya. Melalui aksi ini, ia bersama warga Pulau Pari lainnya pun menyampaikan pesan penting kepada para calon kepala daerah Jakarta.
“Kami ingin, kepala daerah di masa mendatang dapat menyelesaikan konflik di Pulau Pari dan pengelolaan pulau dan laut dapat dikelola langsung oleh warga Pulau Pari,” ucap Asmania, lewat keterangan tertulisnya, Senin (11/11).
BACA JUGA: Aspek Kesehatan Paling Rentan Terdampak Perubahan Iklim
Menurut Greenpeace Indonesia, semestinya penanggulangan dampak krisis iklim tidak melupakan apa warga Pulau Pari alami. Saat ini, mereka tengah menanggung dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Penyebab kerusakan lingkungan di Pulau Pari salah satunya adalah pengembangan semena-mena di Pulau Tengah dan Kudus Karang. Pengembangan tersebut menggunakan pendekatan eksploitatif, seperti reklamasi, pengerukan laut dangkal, serta penghancuran mangrove.
Roni dari Rembuk Pulihkan Jakarta mengecam pembangunan semena-mena di Pulau Pari. Ia mengatakan, pemimpin Jakarta di masa mendatang harus mampu melibatkan warga dalam proses pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
“Kemudian, tidak mengesampingkan prinsip pre prior informed concent atau hak masyarakat untuk menentukan masa depan (kotanya) secara bebas,” ujar Roni.
Warga Pulau Pari menuntut keadilan sosial lingkungan ke calon pemimpin Jakarta. Foto: Greenpeace Indonesia
Delapan Tuntutan kepada Calon Kepala Daerah
Krisis iklim bukan sekadar berdampak pada lingkungan, melainkan juga berdampak terhadap sektor ekonomi dan kesehatan. Contohnya di Pulau Pari, pendapatan nelayan ikan dan kerang berkurang jauh.
Pemukiman mereka juga terus tergerus akibat banjir rob di wilayah utara Jakarta. Bahkan, kesehatan mereka terus terancam akibat kualitas udara yang kian memburuk.
Roni menekankan bahwa pemimpin Jakarta yang akan datang perlu memikirkan strategi penanganan dampak krisis iklim secara komprehensif. Terutama, pada tahun pertama mereka menjabat karena Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota.
“Kepala daerah khusus Jakarta akan mendapatkan sorotan publik terkait tentang pengelolaan sebuah kota global, termasuk dalam penanganan krisis iklim dan kerusakan lingkungan yang terjadi di dalamnya,” tambah Roni.
BACA JUGA: Makin Panas, Kenaikan Suhu Bakal Lewati 1,5 Derajat Celcius
Selain isu lingkungan, keamanan bermukim merupakan prasyarat penting untuk peningkatan kesejahteraan warga. Namun, warga Pulau Pari dan banyak warga kampung kota lainnya di Jakarta belum memiliki keamanan bermukim yang memadai. Hal itu menyebabkan mereka lebih rentan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam beradaptasi dengan dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.
Kekurangan infrastruktur dasar seperti saluran drainase, jalan setapak, akses air bersih, tempat perlindungan terhadap bencana, dan fasilitas penting lainnya juga semakin memperburuk kondisi mereka. Padahal, lanjut Roni, infrastruktur tersebut seharusnya menjadi hak yang melekat pada setiap warga kota. Pemenuhan hak keamanan atas bermukim sangat krusial untuk meningkatkan kualitas hidup serta mengurangi kerentanannya terhadap bencana dan perubahan iklim.
Dengan demikian, warga memberikan delapan tuntutan kepada calon pemimpin kepala daerah. Komite Keadilan Perkotaan juga turut ikut mendorong tuntunan ini.
Delapan tuntutan tersebut merupakan dorongan kepada pemimpin daerah selanjutnya agar mereka berkomitmen kuat pada langkah-langkah pemulihan lingkungan yang berkelanjutan. Kemudian, pemimpin daerah juga perlu memastikan bahwa setiap warga Jakarta mendapatkan kesempatan yang sama dalam menentukan masa depan kota mereka.
Penulis: Dini Jembar Wardani
Editor: Indiana Malia
21 Apr 2024 
