Jakarta (Greeners) – Pemilik usaha maupun pemilik modal belum terlepas dari tantangan dalam mengembangkan UMKM berkelanjutan. Ahli Ekonom dan Lingkungan, Mubariq Ahmad menyatakan perlu dukungan konkrit dan intervensi langsung dari pemerintah. Dukungan itu dalam bentuk pendanaan yang kuat dan regulasi pada bisnis UMKM berkelanjutan.
UMKM hijau atau berkelanjutan merupakan bisnis berbasis alam, ramah sosial, dan ramah lingkungan. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi komoditas untuk terus berkembang menjadi produk yang bernilai tambah.
Perputaran ekonomi ini juga bisa tumbuh dari usaha menjaga hutan, gambut, sekaligus mempersiapkan produk-produk dari usaha hijau tersebut dapat mengakses pasar nasional.
BACA JUGA: LTKL Pamerkan Produk UMKM Berbasis Alam di APN 2023
“Dengan demikian, para pemilik UMKM perlu memiliki akses ke dalam empat kerangka kerja ekonomi berkelanjutan, di antaranya adalah akses pendanaan, pengembangan kapasitas UMKM, akses pada teknologi, dan pada akses pasar,” tambahnya.
Mekanisme yang ditawarkan dapat berupa sumber permodalan pada program pemerintah yang sudah ada. Di antaranya, pinjaman program kredit usaha rakyat (KUR), program Investment Facility, badan layanan umum (BLU) pemerintah, dan pemberdayaan masyarakat berbasis credit union.
“Ke depannya, pemerintah dapat membuat kebijakan dan dorongan yang konkrit untuk menggunakan dana pemerintah dan mengaplikasikannya pada UMKM hijau,” lanjut Mubariq.
Pemilik usaha maupun pemilik modal perlu dukungan dalam mengembangkan UMKM berkelanjutan. Foto: Supernova Ecosystem
Pendanaan Pemerintah Masih Minim
Menurut Mubariq, saat ini belum banyak pendanaan dari pemerintah yang berfokus untuk pengembangan UMKM berkelanjutan. Padahal, Indonesia berpotensi mengembangkan bisnis berkelanjutan.
“Hingga kini, UMKM mampu berkontribusi terhadap 61% pendapatan domestik bruto (PDB) negara. Jika model business as usual bisa berubah menjadi bisnis berkelanjutan, sektor ini berpotensi membawa dampak besar pada upaya target pengurangan emisi karbon nasional sekaligus pertumbuhan ekonomi,“ tutur Mubariq di Jakarta, Rabu (3/4).
Namun, pemilik usaha menghadapi tantangan terbatasnya fasilitas investasi. Selain itu, tidak ada kesadartahuan terhadap penggunaan bank konvensional dan kemampuan untuk mengaksesnya dari pemilik usaha.
Pemerintah Punya Regulasi Bisnis Berkelanjutan
Sementara itu, Praktisi Kebijakan Keuangan Berkelanjutan, Mahpud Sujai menyatakan saat ini sudah terdapat inisiatif dari pemerintah untuk mendorong bisnis berkelanjutan. Hal itu terwujud melalui payung regulasi yang dapat menjadi dasar bagi keuangan keberlanjutan Indonesia.
“Salah satu payung regulasi untuk mengembangkan bisnis berkelanjutan adalah regulasi Taksonomi Hijau Berkelanjutan Indonesia (TKBI). TKBI akan melindungi implementasi penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk pembiayaan terhadap transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” jelasnya.
BACA JUGA: Nanas Mahkota Siak dari Riau Bakal Jadi Santapan Baru di Jakarta
Ia menambahkan, walaupun masih ada banyak tantangan pada pelaksanaannya, ia berharap TKBI dapat menaungi inovasi atas skema pendanaan hijau.
“Terutama bagi entitas yang berperan sebagai perantara dalam proses menemukan pemilik usaha dan investor yang tepat dan bisa berkomitmen mendukung usaha sesuai dengan skalanya,” ujarnya.
Supernova Ecosystem Dukung UMKM Hijau
Instrumen pendanaan hijau (green instrument investment) bagi UMKM berkelanjutan juga bakal dikembangkan oleh organisasi katalis Supernova Ecosystem pada tahun 2030. Mereka akan mendukung 120 bisnis berkelanjutan yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan konservasi hutan.
Program investasi berbasis restorasi dan konservasi lingkungan ini berpotensi menyerap 7 juta ton CO 2. Bahkan, bisa menyelamatkan 700 ribu hektare area hutan dan menciptakan 13.000 lapangan kerja bagi masyarakat adat.
“Sebagai katalis pendanaan bisnis berkelanjutan, Supernova Ecosystem berperan untuk mempertemukan (matchmaking) pemilik usaha, pemodal, dan pemerintah,” jelas Equator Capital Partner Supernova Ecosystem, Inez Stefanie.
Terdapat dua program unggulan untuk mewujudkan ini, yaitu Konstelasi Accelerator dan Equatora Capital. Inez berharap, program ini dapat mengatasi kesenjangan risiko bisnis ramah lingkungan dan sosial yang terjadi di sepanjang rantai pasok.
Dalam mencapai target tersebut, Inez menekankan selayaknya sebuah kerja ekosistem, kolaborasi multipihak sangat perlu untuk mencapai tujuan bisnis keberlanjutan. Inilah yang terus Supernova Ecosystem lakukan bersama dengan para mitranya. Mereka menggandeng Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), Koalisi Ekonomi Membumi (KEM), serta para lembaga multipihak lainnya.
Penulis: Dini Jembar Wardani
Editor: Indiana Malia
21 Apr 2024 
