Jakarta (Greeners) – Dalam mendukung transisi energi yang adil dan berkelanjutan, tidak hanya berdasarkan target penurunan emisi semata. Indonesia perlu menggenjot bauran energi terbarukan dan memikirkan dampak sosial dan ekonominya terhadap lingkungan dan masyarakat.
Transisi energi yang adil (just energy transition) penting untuk mengurangi upaya emisi gas rumah Kaca (GRK) untuk memenuhi target 31,89 % yang dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) tetapkan.
Namun faktanya, saat ini pemahaman dan penerapan prinsip keadilan dalam proses transisi energi menyimpang dari pemahaman yang benar.
Direktur Eksekutif Yayasan PIKUL Indonesia Torry Kuswardono mengatakan, transisi energi saat ini adalah salah logical fallacy. Sebab transisi energi tetap menggunakan logika pertumbuhan ekonomi yang tetap mengandalkan eksploitasi.
Menurutnya, langkah mitigasi krisis iklim dalam transisi energi harus adil dan menjamin terjadinya integrasi ekosistem, lingkungan, dan sosial. Torry menilai transisi energi tidak hanya berdasarkan target penurunan emisi semata.
Tetapi harus mempertimbangkan keseluruhan siklus dari sektor energi dan membuat penilaian untuk memahami kemampuan beradaptasi dan dampak dari berbagai faktor di daerah yang mengalami transisi energi tersebut.
Optimalisasi Energi Terbarukan
Lembaga Trend Asia juga berpandangan, dalam mengoptimalkan energi terbarukan di Indonesia harus menjunjung akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif. Selanjutnya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia, keadilan ekologis dan ekonomi serta transformatif.
Empat langkah strategis yang dapat dilakukan adalah mempercepat pensiun dini PLTU dan mengakhiri pertambangan batu bara. Selain itu meninggalkan solusi-solusi palsu transisi energi, reformasi PLN dan kebijakan energi.
Harus pula ada perancangan dan implementasi transisi energi untuk memastikan transisi berjalan secara berkelanjutan dengan menekankan partisipasi publik dan proses yang bottom-up.
Solusi Transisi Energi yang Adil
Indonesia mempunyai target 23 % untuk bauran energi terbarukan pada tahun 2025. Namun, sejauh ini presentase tersebut pencapaiannya masih rendah sekitar 11 hingga 12 persen. Pasalnya, masih banyak kebijakan pemerintah yang bertantangan dan masih berpihak pada industri fosil.
Kini masih ada 13,8 Giga Watt PLTU yang dipertahankan pemerintah untuk terus dibangun tanpa tenggat waktu. Tujuannya untuk menghentikan pembangunan pembangkit batu bara baru, dan masih banyak insentif bagi industri batu bara.
Sebagai upaya menemukan solusi untuk transisi energi yang adil, Traction Energy Asia sendiri telah melakukan riset perbandingan. Riset ini untuk membandingkan dampak lingkungan sosial dan ekonomi dari PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Jawa 7 untuk pasokan listrik Jawa Bali yang berbahan bakar batu bara dengan PLTB (Pembangkit Listrik Tenaga Bayu) Sidrap 1 di Sulawesi Selatan.
Perbandingan ini menunjukkan, polusi pencemaran dari PLTU Jawa 7 berdampak negatif bagi nelayan. Alasannya mereka tidak dapat dapat mencari ikan akibat pencemaran air yang cukup tinggi. Sedangkan PLTB Sidrap 1 justru tidak menimbulkan polusi udara, sehingga masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa.
Penulis : Dini Jembar Wardani
Editor : Ari Rikin
21 Apr 2024 
