Jakarta (Greeners) – Pegiat lingkungan asal Surabaya mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat tersebut berisikan permintaan bantuan sosial (bansos) untuk membersihkan sungai yang tercemar plastik.
Surat tersebut ditulis oleh Koordinator River Warrior IndonesiaRiver Warrior Indonesia, Thara Bending Sandrina. Ia merupakan mahasiswi di Universitas Airlangga Fakultas Kelautan dan Perikanan. Thara telah mengirimkan surat tersebut kepada Jokowi pada Selasa, (6/2).
BACA JUGA: Gunakan Botol Plastik saat Debat, River Warrior Protes ke KPU
Thara menyatakan di tengah situasi politik menjelang pemilihan umum tahun 2024 ini, dirinya merasa sedih melihat pemimpin Indonesia yang belum menunjukkan kepeduliannya terhadap isu-isu lingkungan. Terutama sungai yang kini kondisinya semakin kritis butuh penanganan yang cepat. Sebab, sungai di Indonesia mengalami penurunan kualitas 46% dari 70.000 sungai di Indonesia yang tercemar berat.
“Dari pada buat bansos yang nilainya ratusan triliun, seharusnya ada alokasi bansos untuk membersihkan sungai-sungai Indonesia dari sampah plastik,” ungkap Thara melalui keterangan tertulisnya, Selasa (6/2).
Mahasiswi semester 8 itu meminta ada keadilan antargenerasi. Pemerintah harus memprioritaskan kelestarian sungai, mengingat sungai adalah sumber kehidupan, lanjut Thara.
“Saya prihatin dengan kondisi sungai-sungai di berbagai daerah semakin tercemar. Sehingga, perlu upaya pemulihan dan kita membutuhkan bantuan sosial untuk memulihkan kesehatannya” ungkap thara.
Thara berharap pemerintahan di bawah komando Jokowi ini dapat memberikan bantuan sosial yang tepat dan terencana. Khususnya untuk memperbaiki serta menjaga keberlangsungan sungai-sungai di Indonesia.
Pegiat lingkungan asal Surabaya mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Foto: River Warrior Indonesia
Pemerintah Dinilai Belum Serius Mengelola Sungai
Thara menilai, pemerintah di masa kepemimpinan Presiden Jokowi tidak serius dalam mengelola sungai. Kemudian, pemerintah masih mengabaikan upaya-upaya pengendalian pencemaran sungai.
“Akibatnya, kini sungai-sungai di Indonesia terus menjadi tempat pembuangan sampah oleh masyarakat dan industri,” ujar Thara.
Padahal, setiap sungai di Indonesia harus terbebas dari sampah. Hal itu juga telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Faktanya, sungai-sungai di Indonesia masih penuh sampah. Apalagi, Indonesia berada di peringkat dua penyumbang sampah plastik terbesar di laut. Kondisi ini menjadi bukti bahwa pemerintah belum bisa menjalankan tugasnya mewujudkan aturan yang melindungi sungai dari sampah. Sebab, data telah menunjukkan bahwa sebanyak 187,2 juta ton sampah plastik berakhir mencemari lingkungan.
Pemerintah Bisa Berikan Bansos untuk Selamatkan Sungai
Pemerintah bisa memberikan banyak bantuan sosial untuk menyelamatkan sungai dari kerusakan. Bantuan itu bisa berupa program-program seperti fasilitas pengelolaan sampah.
“Pemerintah bisa melayani pengelolaan sampah bagi 100% penduduk Indonesia. Program pengelolaan sampah secara efektif untuk mencegah pencemaran sungai, akibat limbah rumah tangga dan sampah plastik. Pemerintah juga bisa menyediakan tempat pengolahan sampah terpadu di setiap desa, agar masyarakat tidak membuang sampah ke sungai,” kata Thara.
Bantuan kedua yang bisa pemerintah berikan yakni rehabilitasi lingkungan. Dalam program ini, pemerintah dapat mendorong kegiatan membersihkan sampah dan mikroplastik dari badan air sungai.
Langkah selanjutnya, penting melakukan edukasi tentang lingkungan. Misalnya, membentuk program edukasi kepada masyarakat Indonesia tentang pentingnya menjaga kelestarian dan kualitas air sungai, serta edukasi bahaya penggunaan plastik sekali pakai.
BACA JUGA: Biasakan Guna Ulang, Tahun 2030 Plastik Sekali Pakai Dilarang
“Melalui iklan layanan masyarakat audiovisual yang masif di media online dan media massa cetak, film pendek, mendorong lahirnya komunitas masyarakat yang aktif mengelola sampah dan mengurangi timbulnya sampah,” ungkapnya.
Terakhir, lanjut Thara, pengawasan dan penegakan hukum juga penting untuk diketatkan. Ia berharap upaya monitoring dan pengawasan yang ketat dapat memberikan sanksi pidana pada pelaku pencemaran lingkungan. Sehingga, aksi-aksi perusakan atau pencemaran sungai tidak terulang lagi.
Penulis: Dini Jembar Wardani
Editor: Indiana Malia
21 Apr 2024 
