Jakarta (Greeners) – Pemerintah terus berupaya mencapai FOLU Net Sink pada 2030 di sektor hutan dan tata guna lahan, salah satunya melalui program perhutanan sosial. Perlu upaya kolaborasi secara pentahelix untuk mendukung upaya ini.
Perhutanan sosial merupakan sebuah sistem pengelolaan hutan lestari. Pada program ini, kelompok masyarakat atau masyarakat hukum adat menjadi pelaku utama. Khususnya, dalam mengelola hutan negara atau hutan adat dalam tata kelola sinergi antara aspek ekonomi, ekologi, dan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
BACA JUGA: Tata Kelola Hutan Indonesia Tunjukkan Progres Membanggakan
Direktur Hubungan Eksternal PT Agincourt Resources, Sanny Tjan menyatakan, pentingnya kolaborasi antarpihak dalam mencapai tujuan dengan konsep pentahelix untuk mendukung program tersebut di Indonesia. Konsep tersebut menggabungkan peran akademisi, sektor bisnis, komunitas, pemerintah, dan media.
“Dengan melibatkan berbagai pihak, konsep pentahelix dapat digunakan untuk mencari pendekatan inovatif guna meningkatkan pengembangan dan implementasi program tersebut. Tentu saja butuh koordinasi yang baik, juga komitmen tinggi dari berbagai pihak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,” kata Sanny lewat keterangan tertulis, Selasa (5/3).
Perlu kolaborasi antarpihak dalam mencapai tujuan dengan konsep pentahelix untuk mendukung program perhutanan sosial. Foto: Belantara Foundation
KLHK Targetkan 12,7 Juta Hektare Perhutanan Sosial pada 2030
Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengoptimalkan pemberian izin legal untuk perhutanan sosial. KLHK pun telah mengalokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta hektare pada tahun 2030. Hal tersebut untuk mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030 melalui program tersebut.
“Sampai tahun 2023 distribusi areal perhutanan sosial telah mencapai lebih dari 6,4 juta hektare. Sedangkan sisanya seluas lebih dari 6,2 juta hektare, akan terdistribusi kepada masyarakat dengan strategi ‘kerja bareng jemput bola’ hingga tahun 2030,” ungkap Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Bambang Supriyanto.
BACA JUGA: Perdagangan Karbon Bukan Satu-satunya Solusi Turunkan Emisi
Selain itu, FOLU Net Sink 2030 Indonesia juga dapat merehabilitasi ekosistem penting serta dalam jangka panjang menyimpan penyerap karbon utama, bahkan melindungi keanekaragaman hayati Indonesia. FOLU Net Sink 2030 juga menekankan pengelolaan hutan berkelanjutan berbasis masyarakat dan lestari melalui program tersebut.
Stakeholders Perlu Paham Regulasi
Pelatihan dan seminar nasional tentang perhutanan sosial oleh Belantara Foundation pada Senin (4/3) telah mempertemukan sejumlah stakeholder. Direktur Eksekutif Belantara Foundation, Dolly Priatna menekankan bahwa stakeholders perlu memahami regulasi, kebijakan, dan model usaha.
“Tujuan lain dari seminar ini adalah meningkatkan kapasitas stakeholders terkait langkah-langkah efektif dalam mengembangkan ecopreneur,” ujar Dolly.
Belantara Foundation pun akan terus mengajak dan melibatkan berbagai pihak. Khususnya, sektor swasta dalam mengamplifikasikan dan mendukung program tersebut di Indonesia.
Penulis: Dini Jembar Wardani
Editor: Indiana Malia
21 Apr 2024 
