Jakarta (Greeners) – Biodiversitas atau keanekaragaman hayati saat ini kian terancam. Direktur Eksekutif Belantara Foundation, Dolly Priatna mengatakan, perlu kolaborasi banyak pihak untuk melestarikan biodiversitas Indonesia.
“Tidak hanya tugas pemerintah, pelestarian keanekaragaman hayati merupakan tanggung jawab bersama. Kolaborasi multipihak mulai dari pemerintah, akademisi, praktisi, industri, media, bahkan masyarakat merupakan kunci keberhasilan pelestarian biodiversitas Indonesia untuk generasi kini dan yang akan datang,” ujar Dolly di Bogor, Selasa (14/5).
Menurut artikel yang terbit di jurnal Biological Review awal 2022 lalu, saat ini telah berlangsung kepunahan massal keenam akibat antropogenik. Ancaman kepunahan massal kali ini berbeda. Sebab, intervensi manusia terhadap alam dan biodiversitas telah menyumbang dan mempercepat kepunahan tersebut terjadi.
Ancaman tersebut semakin terlihat dengan tingkat kepunahan spesies yang meningkat secara drastis. Para peneliti sebagian besar menggunakan data spesies yang terdaftar sebagai spesies punah oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN). Para peneliti berfokus pada spesies vertebrata (tidak termasuk ikan) karena datanya tersedia lebih banyak.
BACA JUGA: Perubahan Iklim Bakal Punahkan 37 % Spesies di Tahun 2050
Setidaknya 5.400 genera (bentuk jamak dari genus) yang terdiri dari 34.600 spesies, para peneliti menyimpulkan dalam 500 tahun terakhir sebanyak 73 genera telah punah. Sebagian besar terjadi dalam dua abad terakhir.
Para ilmuwan mengatakan, kepunahan massal buatan manusia tersebut akibat perusakan habitat. Penyebab lainnya adalah perubahan iklim global, eksploitasi berlebihan, polusi, dan spesies invasif. Menurut IUCN, sampai saat ini terdapat lebih dari 44.000 spesies terancam punah di bumi.
Perlu kolaborasi banyak pihak untuk melestarikan biodiversitas Indonesia. Foto: Belantara Foundation
Pelestarian Biodiversitas Perlu Diutamakan
Dolly menyebutkan, saat ini telah terbit Instruksi Presiden (Inpres) Nomor satu Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan. Inpres ini terbit untuk memastikan adanya keseimbangan pemanfaatan ruang untuk kepentingan ekonomi dan konservasi keanekaragaman hayati dalam kebijakan setiap sektor.
“Pelaksanaan kebijakan ini diarahkan melalui pengambilan langkah-langkah kebijakan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan setiap lembaga yang disasar dalam kebijakan ini,” tambah Dolly.
Isi inpres ini menyasar 19 kementerian dan lembaga pemerintahan. Hal itu bertujuan untuk mengarusutamakan keanekaragaman hayati dalam kebijakan pembangunan.
Penelitian Biodiversitas Perlu Tekan Pemanfaatan
Sementara itu, Ketua I-SER (Institute of Sustainable Earth and Resources) FMIPA Universitas Indonesia, Jatna Supriatna mengatakan Indonesia adalah negara yang sangat besar. Selain itu, negara ini juga memiliki perputaran energi yang tidak terputus sejak ratusan juta tahun. Sehingga, telah melewati fenomena-fenomena geologi yang sangat berhubungan dengan keanekaragaman hayati. Menurut Jatna, Indonesia juga memiliki banyak akademisi di kampus-kampus dan pusat penelitian.
BACA JUGA: Jangan Lupakan Peran Mikroorganisme di Alam
“Penelitian biodiversitas perlu lebih menekankan pada tahap pemanfaatan. Misalnya, tentang pemanfaatan biodiversitas untuk pangan yang seharusnya berasal dari biodiversitas Indonesia. Peneliti bisa memperbanyak riset yang lebih mendalam tentang pemanfaatan hayati karena kita punya lebih dari 30.000 spesies,” ujar Jatna.
Jatna menambahkan, upaya-upaya penelitian yang bisa akademisi lakukan adalah terkait valuasi biodiversitas dan ekosistem, degradasi lahan yang menyebabkan defaunasi, serta dampak perubahan iklim pada biodiversitas.
Pelestarian biodiversitas, lanjut Jatna, perlu menekankan kolaborasi tri-sektor dari akademisi, pemerintah, dan sektor privat. Salah satunya bisa melalui pengembangan ekowisata, seperti pengamatan burung atau wisata-wisata yang terkait spesies kharismatik.
Penulis: Dini Jembar Wardani
Editor: Indiana Malia
21 Apr 2024 
