Jakarta (Greeners) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menekankan pentingnya kerja sama untuk mengatasi polusi udara di wilayah aglomerasi Jabodetabek. Sejumlah pihak pun saling bersinergi untuk memulihkan kualitas udara menjadi lebih baik. Di antaranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), DLH Jawa Barat, DLH Banten, serta DLH Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, Asep Kuswanto, Jakarta memiliki amanat untuk berkolaborasi dalam perencanaan lingkungan hidup di wilayah aglomerasi. Sebab, Jakarta merupakan pusat perekonomian Indonesia berskala global.
BACA JUGA: Atasi Polusi, Pemprov DKI Tambah 4 Stasiun Pemantau Kualitas Udara
“Kerja sama antara DLH menjadi sangat penting untuk mengatasi masalah polusi udara yang saling terkait di wilayah aglomerasi Jakarta,” ujar Asep di Jakarta, Kamis (27/6).
Sebelumnya, pada 5 Juni 2023, kota dan kabupaten di Jabodetabek menandatangani kesepakatan bersama untuk memperbaiki kualitas udara. Kesepakatan ini diinisiasi oleh Pemprov DKI Jakarta.
Kesepakatan mencakup beberapa poin penting. Di antaranya pembentukan Pokja Perlindungan Nasional untuk Udara sebagai forum akselerasi perbaikan kualitas udara, serta penyusunan strategi pengendalian pencemaran udara terpadu di masing-masing wilayah administrasi.
Selain itu, percepatan kegiatan uji emisi kendaraan bermotor juga menjadi salah satu pembahasan. Dalam hal ini, pengelolaan data terpadu melalui aplikasi SIUMI milik KLHK sangat membantu dalam memantau dan mengevaluasi kualitas udara.
DLH DKI menekankan pentingnya kerja sama atasi polusi udara. Foto: DLH DKI
DLH DKI Siap Melaksanakan Uji Emisi
Inventarisasi emisi di masing-masing wilayah serta pertukaran data juga menjadi bagian dari upaya sinergi ini. DLH Jakarta juga siap untuk melaksanakan uji emisi keliling di wilayah Jabodetabek.
“Forum-forum seperti ini sangat penting untuk bersinergi dan implementasi strategi, sehingga masing-masing pemprov kota atau kabupaten dapat menunjukkan kontribusinya. Saya pun berharap DLH aglomerasi bisa mendorong kegiatan yang bisa dikerjasamakan dan mendukung langkah-langkah yang lebih baik untuk kualitas udara yang lebih bersih di wilayah Jabodetabek,” lanjut Asep.
Dalam kesempatan tersebut, sejumlah pihak membahas edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kualitas udara. DLH Jakarta dan daerah lainnya sepakat untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat melalui berbagai program edukatif dan kampanye lingkungan.
Asep juga menekankan pentingnya komitmen untuk melibatkan sektor swasta dalam upaya pengendalian pencemaran udara.
“Kami mengajak korporasi untuk berpartisipasi aktif dalam program-program pengendalian polusi udara, karena peran sektor swasta sangat besar dalam pengurangan emisi industri,” tambah Asep.
Melalui koordinasi ini, Asep berharap adanya peningkatan dalam hal pengelolaan data dan monitoring kualitas udara. Data yang akurat dan terintegrasi sangat penting untuk membuat kebijakan yang efektif dalam pengendalian polusi udara.
“Kami akan mengadakan forum-forum seperti ini secara periodik untuk memastikan bahwa setiap daerah berkontribusi dan langkah-langkah pengendalian pencemaran udara bisa berjalan efektif,” kata Asep.
Pejabat DLH Jawa Barat, Endang Hidayat menyatakan pentingnya pelaksanaan kerja sama ini. Menurutnya, ada beberapa kendala yang sedang wilayah aglomersi hadapi. Misalnya, keterbatasan penyediaan Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (SPKU) pada daerah penyangga dan keterbatasan alat uji emisi.
“Maka dari itu, harus segera diatasi melalui kerja sama yang lebih intensif antara DLH provinsi dan kota atau kabupaten,” ujarnya.
Penulis: Dini Jembar Wardani
Editor: Indiana Malia
21 Apr 2024 
