Jakarta (Greeners) – Kementerian PPN/Bappenas dan WRI Indonesia telah menetapkan kerja sama dalam penyusunan studi indikator transisi energi berkeadilan. Kerja sama ini merupakan salah satu dukungan terhadap transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau, pembangunan rendah karbon yang berketahanan iklim.
Bappenas dan WRI Indonesia menandatangani nota kesepahaman. Hal itu terkait dukungan perencanaan dan kebijakan agenda pembangunan rendah karbon (PRK) dan berketahanan iklim bidang kemaritiman dan sumber daya alam.
Melalui kerja sama ini, keduanya sepakat untuk mendukung pelaksanaan agenda PRK dan berketahanan iklim. Ada beberapa bidang yang akan mereka kaji dalam studi ini. Bidang tersebut mencakup pangan dan pertanian, kehutanan dan konservasi sumber daya air, kelautan dan perikanan. Selain itu, ada pula bidang sumber daya energi, mineral dan pertambangan, serta lingkungan hidup.
Cakupan kerja sama ini meliputi penyusunan peta jalan dekarbonisasi nikel, penyusunan indikator transisi berkeadilan di sektor energi. Kerja sama ini juga akan menyelaraskan target iklim Indonesia. Hal itu mencakup perencanaan pembangunan nasional dan penyusunan peta jalan implementasi strategi kerangka kerja karbon biru.
BACA JUGA: WRI Indonesia: Kebijakan Satu Peta Perlu Keterbukaan Berbagai Pihak
Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati berharap kerja sama ini berkontribusi pada dua dokumen, yakni RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029.
“Sebagai salah satu arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, ekonomi hijau menjadi hal yang perlu menjadi perhatian seluruh pihak. Upaya transformatif dalam mencapainya tentu melalui percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru terbarukan. Termasuk menyiapkan keahlian dan kesempatan kerja baru, serta pengembangan ekosistem yang memberikan insentif pada para pelaku,” ujar Vivi dalam acara Kick-Off Penyusunan Studi Indikator Transisi Energi Berkeadilan (Just Transition), di Jakarta, Selasa (6/8).
Bappenas dan WRI Indonesia menyusun indikator transisi energi berkeadilan. Foto: Bappenas
Bappenas dan WRI Kembangkan Indikator Transisi Berkeadilan
Transisi berkeadilan menitikberatkan pada keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk menekan risiko dan dampak negatif. Oleh karena itu, kerja sama keduanya berfokus pada pengembangan indikator transisi berkeadilan di Indonesia.
Studi indikator transisi energi berkeadilan ini juga bertujuan untuk menjaga transisi yang adil dan inklusif. Misalnya, mitigasi kerugian ekonomi dan dampak negatif terhadap lingkungan. Kemudian, untuk mengurangi kesenjangan akses terhadap energi bersih, serta menyiapkan pengembangan SDM, peluang kerja, dan jaminan sosial.
“Indikator ini untuk memantau dan mengevaluasi secara berkala dampak transisi energi dari perspektif sosial, ekonomi, dan lingkungan di bawah rangka perencanaan pembangunan nasional,” tambah Vivi.
BACA JUGA: Kebijakan Perubahan Iklim di Indonesia Belum Berbasis Data
Country Director WRI Indonesia, Nirarta Samadhi mengapresiasi penandatanganan nota kesepahaman dengan studi indikator transisi energi berkeadilan sebagai cakupan kerja sama tersebut.
“Indonesia perlu memastikan manfaat dan risiko dari masa depan yang berkelanjutan tersebar secara merata pada seluruh kelompok masyarakat, serta transisi yang berlangsung sejalan dengan agenda pertumbuhan ekonomi,” ungkap Nirarta.
Nirarta pun optimistis terhadap kerja sama ini. Menurutnya, awal dari studi untuk indikator transisi energi berkeadilan ini merupakan langkah yang penting. Khususnya, dalam mengawal pemanfaatan energi baru terbarukan secara berkelanjutan.
Penulis: Dini Jembar Wardani
Editor: Indiana Malia
21 Apr 2024 
