Jakarta (Greeners) – Indonesia memiliki kekayaan maritim dan potensi bahari yang luar biasa besar. Dengan luas laut dan perairan yang mencapai 2/3 wilayah Indonesia, yakni sebesar 5,8 juta km2 dan panjang pantai sekitar 97 ribu km, tentu hal ini menggambarkan potensi sektor kelautan yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan.
Namun, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat menyampaikan pidato kunjungan kerjanya di Malang menyatakan bahwa kekayaan maritim dan potensi bahari tersebut belum memberikan kontribusi yang nyata bagi perekonomian Indonesia, terutama sebagai sumber devisa negara. Sampai saat ini saja, devisa dari sektor pariwisata bahari di Indonesia baru mencapai sekitar US$ 1 miliar per tahun.
“Jika kita mampu mengembangkan potensi tersebut, tentu nilai ekonomi berupa perolehan devisa, sumbangan terhadap PDB, peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan sejumlah multiplier effects sangatlah besar. Sudah seyogyanya, Indonesia menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penggerak utama pembangunan nasional ke depan demi kemakmuran masyarakat dan negara,” ujar Susi seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Jumat (13/11).
Menurut Susi, dalam rangka mencapai visi Poros Maritim Dunia dan menghadapi implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan fokus mendorong penguatan industri perikanan nasional.
Upaya ditempuh melalui pengambilan kebijakan-kebijakan yang menjamin stabilitas dan berkembangnya usaha perikanan. Ditambah juga melalui investasi pemerintah berupa pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan perikanan, cold storage, dan unit pengolahan ikan, serta bantuan kepada masyarakat seperti kapal penangkap ikan dan peralatan pengolahan.
Melalui kebijakan-kebijakan yang telah diambil selama setahun terakhir, khususnya yang berfokus kepada pemberantasan illegal fishing, Susi menyatakan bahwa para nelayan sendiri telah menikmati peningkatan jumlah tangkapan, kualitas tangkapan yang baik dan waktu melaut yang semakin pendek.
Selain itu, ia menambahkan, meski telah menunjukan perkembangan yang menggembirakan, Indonesia masih tertinggal dari aspek daya saing khususnya dukungan industri jasa keuangan kepada sektor kelautan dan perikanan.
“Secara umum, industri jasa keuangan masih belum membuka secara luas dukungan finansialnya kepada sektor perikanan yang justru mengalami peningkatan di saat ekonomi nasional dan dunia mengalami kelesuan,” tuturnya lagi.
Oleh karena itu, Susi menyambut baik digulirkannya program JARING. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya serapan kredit untuk usaha perikanan dan bertambahnya jumlah perbankan nasional yang mendukung program JARING.
“Saya berharap, melalui momen sosialisasi program JARING ini, industri jasa keuangan akan semakin mendukung usaha perikanan khususnya melalui penyediaan kredit investasi dan modal kerja bagi nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan,” tambahnya.
Sebagai informasi, dalam upaya mendorong penguatan industri perikanan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, KKP menggelontorkan bantuan masyarakat sebanyak Rp 5,23 miliar. Bantuan tersebut berupa peralatan pemindangan dan pengolahan abon senilai Rp 195 juta, sarana ikan hias, peralatan pengolahan albumin dan peralatan pengolahan tepung ikan senilai Rp 663 juta, serta pelatihan masyarakat dan bantuan penyuluhan dengan nilai Rp 302 juta.
KKP juga memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk pengembangan wisata bahari, antara lain rumah apung wisata, kapal wisata, peralatan selam dan pendukungnya, sarana tourism information center, serta pelatihan selam dasar untuk pemandu wisata. Salah satu lokasi yang mendapat bantuan berada di Dusun Sendang Biru, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan.
Kelompok masyarakat yang menerima bantuan tersebut adalah Lembaga Masyarakat Konservasi “Bhakti Alam” Sendang Biru yang diketuai oleh Saptoyo. Bantuan berupa rumah apung wisata yang dilengkapi kapal wisata 2 unit dan peralatan selam 3 unit dengan nilai Rp 4,07miliar.
Penulis: Danny Kosasih
21 Apr 2024 
